Edukasi, Sejarah

Meluruskan Fakta Sejarah Pelengseran Gus Dur dari Kursi Kepresidenan

Daftar Isi tutup Gus Dur Jadi Presiden Ketika NKRI Nyaris Pecah Kebijakan-Kebijakan Gus Dur yang Kontroversial Pemakzulan Gus Dur Mengapa Gus Dur...

Avatar Written by Ahmad Ali Buni
· 6 min read >
Fakta Dilengserkannya Gus Dur

Melanjutkan artikel sebelumnya yang mengulas tentang sosok dan pemikiran Gus Dur, pada artikel ini saya akan mencoba untuk melengkapi sub bahasan yang tidak kalah pentingnya, bahwa perlu bagi kita untuk meluruskan sejarah—seperti yang tertulis pada judul dan yang menjadi tujuan dari ditulisnya artikel ini.

Pertanyaannya sekarang adalah, perlukah?

Dari sudut pandang saya pribadi, “perlu”. Kenapa? Karena ternyata sampai sekarang masih banyak rakyat Indonesia yang belum tahu tentang apa yang sebenarnya membuat Gus Dur sampai dilengserkan ketika baru 21 bulan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ini perlu diluruskan dalam sejarah kita. Sehingga jangan sampai di kemudian hari, sekian puluh tahun lagi, orang tidak tahu kenapa Presiden Gus Dur diturunkan sebelum waktunya.

Namun sebelum sampai ke sana, perlu untuk diketahui terlebih dahulu bagaimana runut permasalahannya, yang mana pada artikel ini dipaparkan sebagai berikut:

Gus Dur Jadi Presiden Ketika NKRI Nyaris Pecah

Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1999, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik menjadi Presiden RI keempat, menggantikan B.J. Habibie. Pada saat itu, kondisi Indonesia sedang terpuruk sebagai akibat dari krisis moneter yang berujung pada reformasi 1998.

Fakta Dilengserkannya Gus Dur

Terlebih lagi dengan adanya ancaman dan isu-isu perpecahan (disintegrasi) di berbagai wilayah NKRI—setelah sebelumnya ada Timor Timur yang memilih untuk memisahkan diri dan merdeka melalui jajak pendapat pada era pemerintahan Habibie, kondisi Indonesia semakin diperparah dengan adanya masalah pemberontakan di Aceh dan Papua, kerusuhan Ambon dan Poso, serta reformasi birokrasi warisan rezim Soeharto.

Kebijakan-Kebijakan Gus Dur yang Kontroversial

Kebijakan-kebijakan yang diambil Gus Dur ternyata tidak selalu dianggap benar, beberapa di antaranya bahkan mengundang kontroversi selama masa kepemimpinannya yang sangat singkat.

Misalnya saja untuk menyelesaikan masalah ancaman disintegrasi. Gus Dur dihujani berbagai macam kritik karena dinilai terlalu sering melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang oleh berbagai pihak dianggap sebagai pemborosan anggaran karena menelan biaya hingga ± Rp 52,7 miliar.

“Tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi,” ujar Gus Dur ketika ditanya perihal biaya kunjungannya dalam acara Kick Andy (2010).

Gus Dur menegaskan, bahwa tujuan beliau keliling dunia mengunjungi 50 negara (80 kali dalam 20 bulan), tujuannya hanya satu, yaitu: Membuat integritas wilayah Indonesia itu “tetap”.

Beliau juga menjelaskan, bahwa tugasnya sebagai presiden pada masa itu adalah menjaga NKRI agar tidak terpecah belah pasca reformasi 1998. Perpecahan telah mengancam negeri ini. Oleh sebab itu, untuk menjaga negeri ini agar tetap utuh, dibutuhkan lobi-lobi dan pengakuan dari negara-negara lain di dunia.

Dan ternyata itu berhasil. Buktinya? Buktinya kita masih satu negara sampai sekarang, NKRI masih berdiri.

Gus Dur pula yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili, hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya, pada tanggal 30 Agustus tahun 2000, untuk pertama kalinya dilaksanakan pengadilan terhadap mantan presiden Soeharto.

Beliau juga melakukan gebrakan besar dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan—hal ini telah disinggung pada artikel yang sebelumnya. Juga kebijakan-kebijakan lainnya yang turut mengundang kontroversi antara lain seperti, perombakan kabinet di tengah jalan, wacana penghapusan TAP MPRS tentang PKI, keputusan meminta maaf dengan keluarga korban pemberantasan PKI, hingga rencana menjalin hubungan dengan Israel.

Selain harus menyelesaikan masalah ancaman perpecahan, masalah krisis moneter, dan masalah KKN yang akut, Gus Dur juga harus berhadapan dengan lawan-lawan politik—terutama dari orang-orang Soeharto yang masih tersisa.

Pemakzulan Gus Dur

Kebijakan-kebijakan Gus Dur yang progresif ini tak pelak dijadikan sebagai sasaran kritik oleh beberapa kalangan. Terlebih lagi, Gus Dur juga beberapa kali terlibat perseteruan dengan DPR. Bahkan, hubungan Gus Dur dengan DPR mencapai titik nadir yang berujung pada pemakzulan atas tuduhan kasus korupsi Bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei. Atau yang lebih dikenal dengan istilah Buloggate dan Bruneigate.

Pada akhirnya, Gus Dur terbukti tidak bersalah. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung memutuskan bahwa Gus Dur ‘bersih’ dari segala tuduhan korupsi.

Mengapa Gus Dur Dilengserkan?

Tidak ada aspek korupsi karena pengadilan sudah memutuskan tidak. Beliau juga tidak melanggar konstitusi. Lantas, mengapa Gus Dur dilengserkan? 

Sejauh ini memang belum ada keadilan sejarah mengapa Gus Dur dilengserkan. Yenny Wahid, putri beliau, seolah membuka ruang untuk meluruskan sejarah tersebut. Dia mempersilakan siapa saja yang mempunyai fakta tentang pelengseran Gus Dur untuk mengungkapkannya.

Penyebab Gus Dur Dilengserkan

Banyak yang menilai bahwa pelengseran Gus Dur menyangkut masalah politik. Saya termasuk orang yang setuju dengan pendapat itu. Beberapa penyebab yang sangat mungkin (atau diduga kuat) melatarbelakangi pelengseran Gus Dur, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Intrik Lawan-Lawan Politik Gus Dur

Sebelum dijatuhkan, terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden menggantikan Habibie dinilai sebagai kompromi politik.  Bahwa Gus Dur adalah sosok paling memungkinkan dalam mewujudkan koalisi dari kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan tapi memiliki kepentingan-kepentingan riil.

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan dalam mengamankan sumberdaya kekuasaan dan material. Maka terwujudlah kemudian kabinet Persatuan Nasional. Di mana Gus Dur sebagai Presiden, Megawati  (PDIP) sebagai wakilnya, Amien Rais (PAN) sebagai ketua MPR, dan Akbar Tandjung (Golkar) sebagai ketua DPR.

Akan tetapi, dalam waktu singkat Gus Dur membuktikan bahwa ia bukan politikus ulung yang menjalankan asas kongkalikong. Ia juga tegas dengan sikapnya yang tak mau tunduk dengan koalisi yang mengandung embel-embel semacam itu.

Akibatnya, Gus Dur merombak kabinet dengan memecat beberapa menteri di dalamnya. Di antaranya, Jusuf Kalla (Golkar) dari jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Laksamana Sukardi (PDIP) dari jabatan Menteri Negara BUMN. Juga pada menteri lainnya seperti SBY (Menkopolkam), Yusril Ihza Mahendra (Menteri Kehakiman dan HAM), Nurmahmudi Ismail (Menteri Kehutanan), dan seterusnya. Mereka dipecat karena dianggap tidak kompeten dan sevisi dengan Presiden.

Sikap konfrontatif Gus Dur ini menimbulkan kemarahan di kalangan mereka. Bahkan, secara terang-terangan mereka menginginkan agar Gus Dur mengundurkan diri.

2) Hubungan yang Tidak Baik antara TNI dan Gus Dur

Dalam artikel sebelumnya telah dipaparkan bahwa salah satu dari 5 pemikiran fundamentalis Gus Dur adalah menginginkan hubungan sipil dan militer yang sehat. Ini yang coba diwujudkan Gus Dur dalam masa pemerintahannya.

Di bawah era rezim Soeharto, militer ibarat negara dalam negara. Militer bahkan masuk dalam berbagai lini kehidupan, dan Gus Dur berupaya mengurangi superioritas TNI yang sudah sedemikian rupa. Gus Dur tidak ingin kondisi yang seperti itu langgeng karena dapat menghambat proses demokratisasi di Indonesia. Selain itu, menghapus dwifungsi ABRI merupakan salah satu amanat reformasi 1998.

Dalam langkahnya meformasi Militer, mulanya Gus Dur memisahkan Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan. Jabatan Menteri Pertahanan diberikan kepada sipil. Kemudian, Gus Dur mengeluarkan Polri dari ABRI dan membuat mereka lepas dari subordinasi TNI. Polri punya fungsi keamanan, sedangkan TNI lebih pada pertahanan.

Selain itu, Gus Dur juga mendobrak budaya yang telah lama dibangun oleh orde baru. Panglima TNI tidak diberikan kepada Angkatan Darat. Melainkan kepada Angkatan Laut, Laksamana Widodo AS.

Gus Dur juga meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menkopulkam. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto. Pada saat itulah konflik semakin terbuka. Wiranto bahkan telah terang-terangan berkonfrontasi dengan Gus Dur.

Akan tetapi, Gus Dur tidak berhenti dalam upayanya untuk melucuti superioritas militer. Akibatnya, TNI geram dan sakit hati. Bahkan, mendeklarasikan tak lagi berbaris mendukung presiden.

Ketika Gus Dur mengeluarkan dekrit, militer tak mau mendukung dan bahkan mengancam tidak akan mengamankan dekrit. Berarti, ini juga menunjukkan kalau militer tidak menjamin keselamatan Presiden RI. Tapi di sisi lain, militer juga menolak berkonfrontasi dengan pihak oposisi.

3) Intervensi Asing

Belakangan, Adhie M Massardi, jubir Presiden Gus Dur, mengungkapkan kalau terdapat andil pihak asing dalam pelengseran Gus Dur. Ketika itu, Gus Dur berniat meninjau ulang seluruh Kontrak Karya yang ditandatangi pada masa Soeharto. Pasalnya, Kontrak Karya pada zaman Soeharto banyak yang dianggap Gus Dur menyimpang dari UU, merugikan rakyat, serta menggadaikan kedaulatan.

Tak terkecuali Freeport, perusahaan yang pertama kali menikmati proyek liberalisasi Soeharto melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. Gus Dur meminta dilakukan negosiasi ulang dengan Freeport. Selain itu, Gus Dur juga menghentikan sementara terhadap Kontrak Karya yang baru diajukan.

Tak pelak hal ini membuat mereka marah dan kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Gus Dur. Ditambah lagi, Gus Dur mengusulkan untuk memasukkan ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Papua, Tombenal, sebagai Komisaris Freeport. Besar kemungkinannya kalau perusahaan-perusahaan asing yang kecewa tersebut kemudian berkongsi dengan politisi yang memang tidak segaris dengan Gus Dur.

Tidak lama, upaya pelengseran Gus Dur semakin menguat dan berhasil. Bukan sekadar kebetulan, karena hanya selang empat bulan pasca Gus Dur dilengserkan, UU liberalisasi sektor Migas disahkan. Dan tahun 2002, UUD 1945 diamandemen untuk memuluskan akses neo-liberalisme di Indonesia.

4) Situasi Nasional yang Tidak Menguntungkan

Indonesia baru saja lepas dari otoritarian rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun. Butuh waktu dan komitmen bersama untuk memutus mata rantai tersebut. Kekuatan-kekuatan penyokong rezim orde baru masih hidup. Golkar sebagai mesin politik orde baru masih ada dan belum bubar. Militer masih belum rela dipimpin sipil. Belum lagi konflik dan isu perpecahan yang terjadi di mana-mana. Gus Dur jadi presiden dalam situasi yang semacam itu.

Mereka yang duduk di Senayan menuding Gus Dur telah gagal, mencari-cari kesalahan dan kelemahannya, kemudian menjajakannya layaknya bakwan dan mendoan. Belum lagi peran para intelektual warisan orde baru dan media pada saat itu—jangan membayangkan kalau perlakuan media hari ini sama dengan waktu Gus Dur jadi Presiden.

Di sisi lain, Gus Dur tidak berubah dari karakternya. Ia tetap tampil informal, tradisional, dan apa adanya. Citra ini berkebalikan dengan gaya Soeharto: formal, kaku, dan militeristik. Akibatnya, carut marut situasi nasional dikaitkan dengan kelemahan pemimpin sipil. Masyarakat digiring opininya untuk membenarkan bahwa hanya militer yang sanggup menyelesaikan konflik negeri ini.

Hingga detik-detik terakhir menjelang pelengserannya, Gus Dur diterpa banyak masalah dan isu kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya—yang tidak pernah terbukti sampai kini.

Hingga pada puncaknya, pada tangal 20 Juli 2001 Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan ke 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta serta menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi:

  1. pembubaran MPR/DPR,
  2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan
  3. Membekukan Partai Golkar—sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.

Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan. Hingga pada akhirnya, 23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan melantik Megawati sebagai Presiden RI.

Bisa saja bagi Gus Dur untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden, terdapat beberapa opsi alternatif yang ditawarkan oleh beberapa kalangan elit, pun jalur konflik. Tapi Gus Dur lebih memilih untuk dituntun keluar Istana dengan memakai celana kolor dan kaos sambil melambaikan tangan kepada segenap masyarakat yang menyertainya.

Gus Dur dilengserkan.

 


Referensi:

  • Kesaksian Mahfud MD Saat Gus Dur Dilengserkan dan Wafat. http://bit.ly/2XL5NiM
  • Membaca Kembali Pemakzulan Gus Dur. http://bit.ly/307YHTh
  • Meluruskan Fakta Sejarah Lengsernya Gus Dur. http://bit.ly/2RELApo
  • Mengapa Presiden Abdurrahman Wahid lengser dari Jabatannya? http://bit.ly/2Yzm9bm
  • Gus Dur Jadi Presiden Ketika NKRI Nyaris Pecah. http://bit.ly/2FLFsXD
Written by Ahmad Ali Buni
"Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. Profile

Kritik Atas Feminis Liberal

aliftlkh in Edukasi
  ·   1 min read

Feminis Liberal

aliftlkh in Edukasi
  ·   1 min read

One Reply to “Meluruskan Fakta Sejarah Pelengseran Gus Dur dari Kursi Kepresidenan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *